Bandung Barat, – Isu status dan kesejahteraan guru honorer kembali menjadi perhatian serius lembaga legislatif. Pada Jumat, 31 Januari 2025, Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menerima audiensi dari perwakilan guru honorer dan tenaga pendidik yang tergabung dalam Forum Honorer Daerah Kabupaten Bandung Barat. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan mencari solusi atas ketidakpastian status kepegawaian mereka.
Ketua Komisi IV DPRD KBB, Hj. Nur Djulaeha, S.IP, menyampaikan bahwa kedatangan para guru honorer ini untuk meminta kejelasan terkait status mereka. Menurutnya, bagi guru yang sudah mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), posisi mereka sudah aman karena telah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pernyataan ini memberikan sedikit kelegaan di tengah kegelisahan para guru honorer.
Lebih dari sekadar memberikan kejelasan, Hj. Nur Djulaeha menegaskan komitmennya untuk berupaya maksimal dalam memperjuangkan nasib para guru honorer. Ia mengakui peran vital mereka dalam dunia pendidikan, yang seringkali menjadi tulang punggung di sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil.
Audiensi ini menegaskan fungsi DPRD sebagai jembatan aspirasi antara masyarakat (dalam hal ini guru honorer) dengan pemerintah. Pertemuan ini tidak hanya menjadi wadah curahan hati, tetapi juga menjadi dasar bagi Komisi IV untuk mengawal dan merekomendasikan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan guru honorer. Dampak dari audiensi ini diharapkan mampu memberikan keadilan dan kepastian kerja bagi para pahlawan tanpa tanda jasa di KBB.
