Bandung Barat, – Pemberantasan korupsi menjadi agenda utama yang terus diperkuat oleh seluruh elemen pemerintahan, termasuk di tingkat daerah. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), H. Muhammad Mahdi, S.Pd., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Acara yang diselenggarakan pada Rabu, 4 Juni 2025, ini menjadi forum penting yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berbagai kepala daerah.
Kehadiran Ketua DPRD KBB dalam rakor ini menunjukkan keseriusan lembaga legislatif dalam mendukung upaya anti-korupsi. Dalam forum tersebut, H. Muhammad Mahdi berinteraksi langsung dengan pimpinan KPK serta pimpinan daerah lainnya, membahas strategi pencegahan dan penindakan korupsi yang lebih efektif. Ia menekankan bahwa peran DPRD tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Rakor ini memiliki fungsi krusial sebagai wadah untuk menyelaraskan kebijakan dan program anti-korupsi. Fungsinya bertransformasi dari sekadar pertemuan rutin menjadi forum konsolidasi yang fokus pada implementasi. Dampak dari sinergi ini diharapkan dapat meminimalisir potensi korupsi di tingkat daerah, terutama dalam hal pengelolaan anggaran dan perizinan. Pesan yang ingin disampaikan oleh kehadiran H. Muhammad Mahdi adalah bahwa DPRD KBB berkomitmen penuh untuk mengawal setiap kebijakan agar terhindar dari praktik korupsi, demi terciptanya pemerintahan yang berintegritas dan terpercaya.
