Bandung Barat, – Upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali diperkuat melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah. Acara yang berlangsung pada Kamis, 10 Juli 2025, ini menjadi forum penting yang mempertemukan unsur legislatif dan eksekutif.
Ketua DPRD KBB, H. Muhammad Mahdi, S.Pd., hadir sebagai perwakilan utama dari lembaga legislatif. Kehadiran beliau menunjukkan komitmen penuh DPRD KBB untuk terlibat aktif dalam setiap inisiatif pencegahan korupsi. Rakor ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati H. Asep Ismail, Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektur, dan Sekretaris Dewan (Sekwan) KBB, menegaskan kolaborasi yang erat antara lembaga-lembaga pemerintahan.
Dalam forum tersebut, H. Muhammad Mahdi menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh seluruh elemen pemerintahan. “Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah adalah kunci utama. Kami di legislatif akan terus mengawal kebijakan dan penggunaan anggaran agar transparan dan akuntabel,” ujarnya. Pesan ini ingin menegaskan bahwa DPRD tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Acara ini secara fungsional bertransformasi dari sekadar pertemuan rutin menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah. Dampak dari sinergi ini diharapkan dapat meminimalkan celah-celah korupsi, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
