Bandung Barat, – Pemanfaatan anggaran daerah menjadi sorotan utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB). Ketua DPRD KBB, H. Muhammad Mahdi, S.Pd., secara tegas mengingatkan Pemerintah Kabupaten untuk menyusun skala prioritas yang matang dalam penggunaan anggaran. Hal ini disampaikan sebagai bentuk fungsi pengawasan legislatif terhadap kebijakan eksekutif, khususnya terkait alokasi dana pembangunan.
Mahdi menyampaikan langsung pesan tersebut kepada Bupati KBB, menekankan pendekatan sederhana namun fundamental: membedakan antara kebutuhan ‘urgent’, ‘setengah urgent’, dan ‘tidak urgent’. Menurutnya, langkah ini krusial untuk memastikan setiap rupiah anggaran dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Pimpinan DPRD ini menyayangkan apabila alokasi anggaran justru diarahkan pada program atau proyek yang tidak memiliki urgensi tinggi. Pandangan ini didasari oleh realitas keterbatasan anggaran daerah yang seharusnya difokuskan pada kebutuhan-kebutuhan mendesak yang langsung berdampak positif bagi masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, atau pendidikan.
Oleh karena itu, Mahdi mendorong agar semua dinas di KBB melakukan kajian yang matang sebelum mengajukan program kerja. Ia menekankan perlunya evaluasi mendalam untuk menentukan mana saja program yang benar-benar menjadi prioritas. Kritik ini tidak hanya berhenti pada wacana, melainkan sebuah dorongan nyata dari legislatif agar pemerintah daerah lebih bijak dan akuntabel dalam mengelola keuangan.
