Bandung Barat, – Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menerima audiensi dari perwakilan pegawai honorer KBB pada Rabu, 8 Januari 2025. Pertemuan ini menjadi forum penting untuk membahas isu krusial terkait status kepegawaian dan penganggaran gaji bagi pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah KBB.
Dalam audiensi tersebut, para perwakilan honorer, termasuk ketua presidium, menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada para wakil rakyat. Isu yang menjadi fokus utama adalah ketidakjelasan status kepegawaian serta tuntutan terkait standar penganggaran gaji/honorarium yang lebih layak dan transparan.
Komisi I DPRD KBB, yang membidangi pemerintahan dan kepegawaian, berkomitmen untuk mengawal setiap aspirasi yang disampaikan. Audiensi ini menegaskan fungsi DPRD sebagai jembatan aspirasi antara masyarakat (dalam hal ini pegawai honorer) dengan pemerintah daerah.
Acara ini memiliki dampak signifikan. Selain memberikan ruang bagi honorer untuk bersuara, pertemuan ini juga akan menjadi dasar bagi DPRD untuk merumuskan rekomendasi kebijakan kepada eksekutif. Pesan yang ingin disampaikan oleh Komisi I adalah bahwa mereka serius dalam mencari solusi terbaik untuk masalah ini, dengan mengutamakan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pegawai non-ASN di KBB.
